Perdana Menteri Thailand Menghentikan Poker, Memperkuat Sikap Anti-Judi – Langkah tegas diambil oleh pemerintah Thailand baru-baru ini ketika Perdana Menteri Srettha Thavisin mengumumkan penghentian semua aktivitas yang berhubungan dengan turnamen poker dan permainan serupa di seluruh negeri. Keputusan kiano88 ini menjadi sinyal kuat bahwa Thailand, meskipun sedang mempertimbangkan legalisasi sebagian bentuk perjudian seperti kasino terintegrasi, tetap mempertahankan sikap keras terhadap perjudian ilegal dan permainan berbasis uang yang tidak diatur oleh negara.
Keputusan tersebut diumumkan setelah laporan media dan masyarakat menyoroti meningkatnya aktivitas turnamen poker bawah tanah di Bangkok dan Chiang Mai, yang dikabarkan menarik pemain internasional serta memanfaatkan celah hukum dengan mengklaim sebagai “kompetisi keterampilan”. Pemerintah menilai kegiatan itu melanggar undang-undang perjudian Thailand, yang secara tegas melarang hampir semua bentuk taruhan uang tunai, termasuk permainan kartu populer seperti poker.
Poker Dianggap Ancaman bagi Ketertiban Sosial
Dalam konferensi pers di Bangkok, Perdana Menteri Srettha menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi upaya untuk menormalkan perjudian melalui dalih permainan berbasis keterampilan. Ia menegaskan bahwa poker, meskipun membutuhkan strategi dan kemampuan analisis, tetap dianggap sebagai permainan yang berisiko tinggi mendorong kebiasaan berjudi.
“Kami memahami bahwa beberapa orang menganggap poker sebagai permainan strategi, tetapi selama ada unsur taruhan uang, itu termasuk perjudian di bawah hukum Thailand,” ujar Srettha. “Negara ini tidak akan membuka ruang bagi praktik yang dapat merusak moral, ekonomi keluarga, dan stabilitas sosial.”
Keputusan ini juga didorong oleh kekhawatiran meningkatnya pengaruh operator perjudian internasional yang mencoba masuk ke pasar Thailand melalui acara poker komersial, yang kerap diadakan di hotel-hotel mewah atau klub eksklusif. Pemerintah khawatir bahwa tanpa pengawasan ketat, kegiatan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi jaringan pencucian uang dan kejahatan lintas batas.
Latar Belakang Hukum dan Kebijakan Anti-Perjudian
Thailand memiliki salah satu kerangka hukum anti-judi paling ketat di Asia Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang Perjudian 1935, hampir semua bentuk taruhan dilarang, kecuali lotre nasional dan pacuan kuda yang disetujui pemerintah.
Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, muncul desakan agar pemerintah mempertimbangkan legalisasi kasino terintegrasi untuk meningkatkan pariwisata dan pendapatan negara. Namun, langkah itu tidak berarti melonggarkan seluruh bentuk perjudian. Sebaliknya, pemerintah berusaha memisahkan perjudian legal yang diatur negara dari aktivitas yang dianggap berpotensi merusak moral publik.
Poker, yang sering dianggap “abu-abu” secara hukum di beberapa negara, menjadi titik fokus dalam perdebatan ini. Para pendukungnya menilai permainan itu lebih mirip olahraga mental seperti catur daripada perjudian. Namun, bagi otoritas Thailand, fakta bahwa uang berpindah tangan berdasarkan hasil permainan sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam kategori aktivitas terlarang.
Dampak terhadap Komunitas Pemain dan Turnamen
Sebelum larangan terbaru ini, Thailand telah menjadi tuan rumah beberapa turnamen poker kecil yang diselenggarakan secara semi-privat. Beberapa di antaranya menarik perhatian pemain dari luar negeri yang memanfaatkan ketidakjelasan hukum untuk bermain di bawah pengawasan longgar.
Dengan larangan baru ini, semua bentuk turnamen, baik yang bersifat lokal maupun internasional, akan dihentikan sepenuhnya. Polisi dan pejabat dari Departemen Dalam Negeri telah diberi wewenang untuk menindak klub, bar, atau hotel yang terlibat dalam kegiatan serupa.
Salah satu penyelenggara turnamen poker di Bangkok, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kekecewaan atas kebijakan tersebut.
“Kami tidak menjalankan perjudian ilegal. Semua pemain membawa uang sendiri, dan sebagian besar hadiah berasal dari sponsor. Tapi sekarang semuanya dilarang. Ini sangat mengecewakan bagi komunitas pemain profesional,” ujarnya.
Namun, sejumlah kelompok masyarakat dan tokoh agama mendukung langkah pemerintah, menyebutnya sebagai upaya penting untuk menekan kecanduan judi dan menjaga nilai sosial.
Antara Reformasi Kasino dan Sikap Moral Pemerintah
Menariknya, larangan ini datang di tengah meningkatnya diskusi nasional mengenai legalisasi kasino terintegrasi (integrated resorts) di Thailand. Pemerintah sedang menilai kemungkinan mendirikan zona ekonomi khusus untuk pariwisata dan hiburan, yang berpotensi mencakup kasino dengan lisensi penuh seperti di Singapura atau Makau.
Namun, para pejabat menegaskan bahwa rencana tersebut tidak berarti melonggarkan semua bentuk perjudian. Kasino terintegrasi yang sedang dikaji akan beroperasi di bawah pengawasan ketat, sistem registrasi nasional, dan pembatasan usia ketat.
Seorang analis kebijakan publik dari Universitas Chulalongkorn, Dr. Preecha Mettanon, mengatakan bahwa kebijakan terbaru ini menunjukkan dualitas sikap pemerintah Thailand: terbuka terhadap potensi ekonomi dari sektor hiburan, namun tetap menjaga citra moral dan sosial konservatif.
“Pemerintah ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi tanpa kehilangan kendali sosial. Melarang poker adalah cara simbolis untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan perjudian liar merajalela,” katanya.
Reaksi Internasional dan Potensi Dampak Ekonomi
Larangan ini mendapat perhatian dari komunitas internasional, terutama asosiasi poker global yang sebelumnya mengincar Thailand sebagai pasar baru di Asia Tenggara. Beberapa perusahaan game luar negeri yang telah menjalin kemitraan dengan operator lokal kini menunda atau membatalkan rencana ekspansi mereka.
Menurut data Asosiasi Poker Asia (APA), Thailand sebenarnya menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam komunitas pemain poker online selama dua tahun terakhir, terutama di kalangan muda dan ekspatriat. Namun, dengan larangan baru ini, banyak pemain diperkirakan akan beralih ke platform luar negeri secara daring, yang ironisnya justru lebih sulit diawasi oleh pemerintah.
Meski begitu, pejabat kementerian komunikasi Thailand menegaskan bahwa pengawasan terhadap perjudian online akan diperketat, termasuk kerja sama lintas negara dengan perusahaan teknologi besar untuk memblokir situs dan aplikasi yang menawarkan poker daring.
Kesimpulan
Larangan terbaru terhadap poker di Thailand menegaskan kembali posisi negara tersebut sebagai salah satu yurisdiksi paling ketat terhadap perjudian di Asia. Meskipun pemerintah sedang menjajaki potensi kasino terintegrasi demi pertumbuhan ekonomi, langkah ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan menoleransi bentuk perjudian yang tidak diatur dengan jelas.
Dengan kebijakan ini, Perdana Menteri Srettha Thavisin tidak hanya memperkuat citra pemerintahnya sebagai penjaga moral dan ketertiban sosial, tetapi juga mengirim pesan tegas kepada masyarakat dan investor asing bahwa reformasi perjudian di Thailand akan berjalan dengan hati-hati dan penuh kendali.
Namun, bagi para penggemar poker dan pelaku industri hiburan, keputusan ini menjadi pukulan berat bagi ambisi Thailand untuk menjadi pusat hiburan regional. Di tengah ketegangan antara nilai konservatif dan realitas ekonomi global, masa depan perjudian di negeri Gajah Putih ini masih menjadi teka-teki yang menantang.