Anggota parlemen Uni Eropa menargetkan platform daring terkait fitur keamanan anak dan permainan – Brussels, Oktober 2025 — Anggota Parlemen Uni Eropa (MEP) tengah menyoroti kembali isu keamanan anak dan praktik permainan daring di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai dampak sosial serta psikologis dari interaksi digital terhadap anak-anak dan remaja. Dalam langkah dahlia77 yang disebut sebagai “reformasi perlindungan digital paling komprehensif dalam satu dekade terakhir”, Parlemen Eropa kini memfokuskan perhatian pada platform permainan daring, media sosial, dan aplikasi interaktif yang gagal melindungi pengguna muda dari paparan risiko seperti perjudian terselubung, pembelian dalam aplikasi yang agresif, serta manipulasi perilaku melalui algoritme.
🧒 Latar Belakang: Gelombang Kekhawatiran terhadap Eksploitasi Digital Anak
Dalam beberapa tahun terakhir, permainan daring dan platform hiburan interaktif telah menjadi bagian penting dari kehidupan digital anak-anak Eropa. Namun, laporan terbaru dari European Digital Rights (EDRi) dan Komisi Perlindungan Anak Digital UE menunjukkan peningkatan signifikan dalam paparan anak-anak terhadap elemen permainan yang menyerupai perjudian, seperti loot boxes, mekanisme pay-to-win, dan promosi insentif berbasis uang.
Menurut laporan tersebut, lebih dari 60% anak berusia 10–17 tahun di Eropa telah berinteraksi dengan fitur permainan yang melibatkan “elemen peluang berbayar” dalam 12 bulan terakhir. Banyak di antaranya tidak sepenuhnya memahami bahwa aktivitas tersebut dapat menimbulkan risiko perilaku adiktif dan berpotensi mengarah pada perjudian di usia muda.
Anggota Parlemen dari Jerman, Sabine Verheyen, yang juga Ketua Komite Budaya dan Pendidikan (CULT), menegaskan bahwa langkah regulatif baru sangat dibutuhkan:
“Kita menghadapi realitas di mana anak-anak diekspos pada praktik komersial yang tidak etis, yang membingungkan batas antara hiburan dan perjudian. Platform digital harus bertanggung jawab atas desain produk mereka, bukan hanya kontennya.”
⚖️ Fokus Regulasi: Perlindungan, Transparansi, dan Akuntabilitas
Proposal baru yang sedang dibahas di Parlemen Eropa bertujuan untuk memperbarui Digital Services Act (DSA) dan Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit menargetkan fitur permainan berisiko tinggi dan model bisnis yang memanfaatkan pengguna muda.
Tiga area utama yang menjadi sorotan adalah:
-
Transparansi Algoritme dan Fitur Monetisasi
Platform akan diwajibkan untuk mengungkapkan bagaimana algoritme mereka mendorong pembelian dalam aplikasi dan interaksi berulang. Sistem loot box dan mekanisme gacha akan dianggap sebagai “fitur berisiko tinggi” yang memerlukan label peringatan dan pembatasan usia. -
Perlindungan Data Anak
Pembaruan akan memperketat implementasi GDPR-Kids, yang melarang pemrosesan data pribadi anak untuk tujuan komersial atau periklanan perilaku. Platform permainan akan diminta menyediakan mode aman anak secara default, termasuk larangan pada pelacakan dan rekomendasi berbasis kebiasaan bermain. -
Batasan Perilaku Komersial Manipulatif (Dark Patterns)
UE ingin melarang penggunaan desain antarmuka yang secara sengaja mendorong pengguna muda untuk melakukan pembelian atau memperpanjang waktu bermain. Praktik seperti “spend to progress” atau “limited-time offers” untuk pemain anak di bawah 18 tahun akan dianggap melanggar hukum.
🕹️ Dampak pada Industri Permainan dan Platform Daring
Industri permainan dan platform daring telah memberikan tanggapan beragam terhadap langkah ini. Beberapa pengembang besar seperti Sony Interactive Entertainment, Epic Games, dan Nintendo menyatakan dukungan terhadap tujuan keseluruhan perlindungan anak, tetapi memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu luas dapat membatasi inovasi.
Seorang juru bicara dari Interactive Software Federation of Europe (ISFE) mengatakan:
“Kami sepakat bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas. Namun, kami juga berharap regulasi tidak menghambat kreativitas dan model hiburan digital yang menjadi ciri khas industri Eropa.”
Sebaliknya, organisasi non-pemerintah seperti Save the Children dan European Gambling Reform Alliance (EGRA) menilai bahwa pendekatan UE sudah tepat, terutama setelah maraknya kasus di mana anak-anak menghabiskan ribuan euro dalam aplikasi permainan tanpa pengawasan orang tua.
💡 Langkah-Langkah yang Direncanakan UE ke Depan
Parlemen Eropa berencana mengesahkan rekomendasi kebijakan baru pada kuartal pertama 2026, dengan implementasi penuh diproyeksikan dimulai pada pertengahan 2027.
Selain legislasi formal, sejumlah langkah pendukung juga akan diterapkan, termasuk:
-
Pembentukan European Digital Child Protection Taskforce, lembaga lintas negara yang akan mengawasi penerapan standar keamanan digital di seluruh platform.
-
Program sertifikasi “SafePlay EU”, yang diberikan kepada game dan aplikasi yang memenuhi standar etika dan keamanan pengguna anak.
-
Peningkatan kerja sama dengan regulator nasional dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan alat kontrol orang tua yang lebih canggih dan mudah digunakan.
🌍 Tantangan Global dan Dimensi Internasional
Uni Eropa berharap reformasi ini dapat menjadi model global dalam perlindungan anak di dunia digital, serupa dengan dampak GDPR pada privasi data. Namun, tantangan tetap ada — terutama karena banyak platform besar seperti TikTok, Roblox, dan Fortnite beroperasi lintas yurisdiksi.
Para MEP juga menyerukan kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, negara yang memiliki ekosistem permainan besar, untuk menyelaraskan pendekatan terhadap monetisasi digital dan perlindungan anak internasional.
🧭 Kesimpulan
Langkah baru Uni Eropa ini menunjukkan keseriusan dalam menangani risiko sosial dan psikologis dari ekonomi permainan daring modern, khususnya terhadap generasi muda. Dengan memperkuat peraturan transparansi, akuntabilitas, dan desain etis, UE berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan pengguna anak.
Jika disahkan, kebijakan ini dapat menjadi landasan penting bagi masa depan industri digital Eropa, sekaligus mengirim pesan kuat kepada perusahaan teknologi global: perlindungan anak bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum dan moral.